SETARA Institute telah menyampaikan hasil temuan yang dilakukan pihak internal, terkait dengan survei opini ahli tentang kandidat Panglima TNI untuk masa kepemimpinan mendatang, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Dalam survei tersebut, Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi yang paling unggul dibandingkan dengan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Laksmana TNI Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI Mendatang. Namun, dalam survei yang melibatkan 100 ahli dari berbagai akademisi kampus dan elemen masyarakat sipil (NGO / Ormas) itu, SETARA Institute mendapati hasil adanya persoalan prioritas dalam internal TNI yang dinilai akan menjadi tanggungjawab Panglima TNI selanjutnya.

Setidaknya ada lima persoalan prioritas Panglima TNI yang akan diemban dalam kepemimpinan mendatang. "Para ahli diminta untuk memilih lima persoalan internal yang dianggap sebagai prioritas yang harus diselesaikan oleh Panglima TNI berikutnya," kata Peneliti SETARA Institure Ikhsan Yosarie saat menyampaikan hasil surveinya secara daring, Senin (4/10/2021). Adapun persoalan internal TNI yang memiliki persentase paling besar yakni penghapusan kekerasan prajurit terhadap warga sipil, angkanya mencapai 74 persen.

Persoalan internal TNI yang kedua yakni, pemastian netralitas TNI dalam Pemilu atau Pilkada yang persentasenya mencapai 62 persen. Pemenuhan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan penghentian penempatan TNI aktif di jabatan sipil di luar Undang Undang TNI juga dinilai menjadi persoalan prioritas internal TNI. Di mana untuk persoalan ini ahli menilai kepentingannya mencapai 60 persen. Peningkatan kesejahteraan prajurit juga dinilai masih menjadi persoalan internal TNI yang angkanya sebesar 58 persen.

Serta, persoalan internal TNI yang terakhir atau ke lima yakni sebanyak 52 persen ahli yang menilai Panglima TNI untuk mengutamakan dialog dalam keterlibatan TNI pada konflik. "Pengutamaan dialog dalam penanganan konflik di Papua dan penghentian keterlibatan TNI dalam konflik lahan," tukas Ikhsan. Ikhsan menyebut, kelima personal prioritas internal ini direkomendasikan pada ahli untuk dapat menjadi agenda kerja Panglima TNI baru dalam mendorong mandat reformasi TNI.

Sebagai informasi, penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dalam bentuk survei menggunakan metode purposif (purposive sampling). Penelitian yang dilakukan 20 September 2021 1 Oktober 2021 ini melibatkan 100 ahli yang telah dipilih dan ditetapkan SETARA Institute dengan klasifikasi yang spesifik dan relevan dengan penelitian ini. Keseluruhannya merupakan ahli dalam isu pertahanan dan keamanan (Hankam), serta Hak Asasi Manusia (HAM).

Ahli ahli tersebut berasal dari akademisi kampus dan elemen masyarakat sipil (NGO/Ormas). Adapun ahli ahli dalam survei ini tersebar di beberapa kota besar sebagai berikut, Medan, Bukittinggi, Padang, Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Jember, Lamongan, Surabaya, Kendari, Baubau, Makassar, Papua.

RELATED ARTICLES

3 Cara Menghilangkan Ketombe Secara Efektif

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi rambut berketombe sering kali menimbulkan rasa gatal pada kulit kepala. Apalagi ketika anda menggaruknya serpihan putih kecil akan jatuh dari rambut mengenai baju. Pastinya anda akan merasa terganggu dan kurang percaya diri untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Adapun cara menghilangkan…

8 Produk Unggulan Skintific Untuk Kulit Sehat

Skintific merupakan brand skincare terkenal yang menawarkan serangkaian produk unggulan dengan teknologi paten TTE (Triangle Trilogy Effect) dan berdasarkan riset ilmiah yang mendalam. Brand asal Kanada ini dikenal karena produk-produknya yang efektif dalam menjaga kesehatan kulit dan membantu memperbaiki masalah kulit yang umum. Berikut adalah…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *